Ulfiah Minta Pemkab Peka dengan Persoalan Pekerja di Konawe

Anggota DPRD Konawe, Ulfiah.,SE

SultraLight.Net – Usai Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe melakukan Kunjungan di perusahaan kawasan Industri Morosi, Selasa, 4 Oktober 2022.

Sebagai Perwakilan Anggota Dewan asal Dapil III yang salah satu wilayahnya adalah Kawasan Industri Morosi, sangat mengapresiasi pertemuan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab), Ketua DPRD dan Komisi III DPRD Konawe, yang bisa sama-sama hadir di tengah-tengah para pekerja untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang mereka alami.

Sebab, DPRD dan Pemkab Konawe tentunya melalui Dinas Teknis juga harus peka terhadap hal-hal yang memang menjadi keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh para pekerja di kawasan Industri Morosi Konawe.

“Pihak perusahaan harus lebih kooperatif, baik itu terhadap aduan serikat bahkan ke Pemda dan DPRD agar apa yang menjadi kendala atau penyampaian aspirasi pekerja dapat segera didudukkan dan tentunya harus ada solusi,” ungkapnya, Anggota DPRD Konawe, Ulfiah.

BACA JUGA :  Penyaluran Sembako ke Lima Daerah di Sultra, Ulfiah: Ini Wujud Kepedulian Partai Terhadap Kader

Terlebih lagi, pihak perusahaan baik itu PT VDNI, PT OSS maupun PT CPI untuk tidak melakukan diskriminasi terhadap pekerja.

“Kita harapkan bahwa tidak ada dikriminasi dan intimidasi di dalam wilayah industri. Pemda dalam hal ini dinas teknis atau Satgas harus lebih peka ketika ada persoalan tenaga kerja di wilayah Industri Morosi, terlebih lagi yang saya menduga kejadian-kejadian yang di dugakan serikat tidak di ketahui oleh top management perusahaan,” tuturnya.

BACA JUGA :  Semarak HUT ke-63 Konawe, Bupati dan Kapolres Gelar Road Race Open Tournament

Sebelumnya, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) melakukan aksi bersama para pekerja Konawe, Senin 3 Oktober 2022, yang disebabkan adanya tindakan tindakan yang perugikan buruh di wilayah.

“Langkah DPRD bersama Pemda adalah bagaimana Dewan Pengupahan kabupaten Konawe bisa optimal dalam hal kontrol upah buruh pasca pembentukan dewan pengupahan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya juga berterima kasih atas kerja DPD FKSPN untuk membantu keluhan para buruh, khususnya bagi mereka yang di duga menjadi korban intimidasi dan diskriminasi oknum yang bertanggung jawab.

“Sangat apresiasi atas kerja-kerja DPD FKSPN Konawe,” pungkasnya.