SultraLight.Net – Ratusan warga Kecamatan Bondoala yang tergabung dalam Aliansi masyarakat Bondoala Bersatu melakukan blokade jalan poros, Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, Senin (24/6/2024).
Aksi blokade itu disebabkan perlakuan manajemen perusahaan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) yang dituding tidak mengadopsi konsep Industrial Peace dari hadirnya investasi.
Masyarakat Bondoala Bersatu, menuntut PT. OSS untuk segera memenuhi berbagai kewajiban sosial dan lingkungan yang telah dijanjikan, dan segera mengeluarkan oknum Juru Bicara (Jubir) yang membuat keresahan dan diduga menjadi penyebab utama terjadinya kesenjangan sosial antara masyarakat dengan perusahaan.
Koordinator Lapangan, Iyan Pahmid meminta agar Toni, selaku juru bicara PT. OSS segera meninggalkan kawasan Morosi dan tidak berada lagi di wilayah Lingkar Industri. Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap cara jubir Toni Tan dalam menangani dan merespon keluhan masyarakat.
“Kita menduga jubir Toni Tan ini sepertinya memanfaakan jabatannya untuk memainkan peran dalam perusahaan yang dimana memonopoli semua pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Bondoala kawasan industri PT. OSS,” ungkapnya.
Dirinya juga meminta agar salah satu tuntutan utama adalah realisasi bantuan air bersih yang menjadi tanggung jawab wajib perusahaan.
“Kami tidak akan berhenti memblokade sampai perusahaan berkomitmen dengan tuntutan kami,” jelasnya.
Selain itu, Iyan melanjutkan, PT OSS terindikasi melakukan kebijakan sepihak dan melakukan kegiatan suplai material di bidang sandang dan pangan dari luar lingkar tambang.
Menurutnya, dengan adanya permasalahan ini, pengusaha lokal seakan dianggap sebelah mata. Padahal, Iyan menjelaskan, jika kembali melihat Undang-undang (UU) sepatutnya perusahaan harus memprioritaskan warga atau pengusaha lokal di lingkar tambang.
“Kami meminta agar PT OSS segera mengganti manajemen perusahaan yang paling tepat, dan mampu memahami serta menjawab tantangan masyarakat lingkar tambang berdasarkan kearifan sumber daya lokal,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, jika pihak perusahaan tidak memberi ruang kepada pengusaha lokal, maka pihaknya aksi ini akan berlanjut berjilid jilid’ pungkasnya.
“Mengingat janji yang bertahun-tahun di janjikan perusahaan, bahwa kebutuhan akan air bersih sangat mendesak dan tidak bisa ditunda lagi, mengingat pentingnya akses air bersih bagi kesehatan dan kehidupan sehari-hari masyarakat,” katanya.
Tak hanya itu, masyarakat juga menuntut agar PT. OSS memberikan prioritas kepada warga lokal dalam setiap proses rekrutmen tenaga kerja. Langkah ini dianggap penting untuk mengurangi angka pengangguran di daerah sekitar perusahaan dan memberikan kesempatan kerja bagi penduduk setempat.
“Selain tenaga kerja, pemberdayaan pengusaha lokal juga menjadi salah satu tuntutan. Masyarakat menginginkan PT. OSS untuk lebih banyak melibatkan pengusaha lokal dalam berbagai proyek dan operasional perusahaan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah,” bebernya.
Lebih lanjut, pihaknya bersama masyarakat Bondoala mendesak, agar PT. OSS untuk segera merealisasikan program Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang Pendidikan.
“Bantuan bagi pelajar dan mahasiswa lokal (Bondoala) adalah hal yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah lingkar Industri, dan perusahaan memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia setempat,” tegas iyan pahmid.
Terlebih masyarakat lingkar industri khususnya di Kecamatan Bondoala ini, mengancam akan melakukan boikot total terhadap seluruh aktivitas PT. OSS jika tuntutan mereka tidak segera dipenuhi, sampai ada kejelasan dan tindakan nyata dari pihak PT. OSS.
“Ketidakpuasan dan ketegangan yang semakin meningkat antara Perusahaan raksasa yang hadir di tanah kerinduan bumi anoa, hingga terjadi Aksi demonstrasi hari ini,” paparnya.
Masyarakat berharap perusahaan, segera menanggapi tuntutan mereka dengan serius dan melakukan tindakan nyata untuk memenuhi kewajiban sosial dan lingkungannya.
“Jika tidak, aksi-aksi serupa diperkirakan akan terus berlanjut dan berpotensi mengganggu operasional Perusahaan,” pungkasnya.
