SultraLight.Net – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) disalah satu hotel di Kota Kendari.
Rapimprov kali ini, terdapat dua isu ekonomi yang patut dicermati. Sebab, Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang menyebutkan telah terjadi pergeseran sektor usaha terhadap distribusi PDRB Sultra.
Dimana tahun 2005 sektor pertanian sangat mendominasi hingga 42 persen, tapi tahun 2022 trendnya menurun menjadi 23 persen, meskipun dari sisi volume dan nilainya tetap tumbuh. Namun tidak sebesar sektor pertambangan terutama nikel yang mulai bangkit di tahun 2010, dan saat ini memberikan kontribusi sebesar 20 persen.
Ada fenomena menarik bahwa pertumbuhan sektor pertambangan belum dapat meningkatkan sektor industri pengolahannya yang baru mencapai sekitar 5 atau 8 persen. Data BPS menunjukkan bahwa produksi pertambangan nikel terdiri dari 22,5 juta ton biji nikel dan 120 ribu ton Fero nikel.
“Ini menunjukkan pertambangan nikel kita baru menghasilkan bahan setengah jadi. Untuk itulah kami terus mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan kebijakan hilirisasi industri pengolahan nikel untuk pembuatan baterai, industri pengalengan, stainless stell dan berbagai produk akhir lainnya,” sebutnya.
Selain itu, Anton Timbang juga menjelaskan bahwa produksi aspal Buton tercatat 91 ribu ton, sedangkan cadangan deposit aspal mencapai 660 juta ton. Disisi lain kebutuhan aspal untuk jalan nasional mencapai 1,2 juta ton per tahun, sementara yang 44-40 persen dipenuhi dari impor.
Terkait hal tersebut, dukungan kebijakan pemerintah juga sudah cukup memadai, dan kabar baiknya aspal Buton telah masuk dalam E-Catalog Sultra dan juga telah menjadi program prioritas lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam E-Catalog Nasional.
“Kondisi inilah yang selalu kami sampaikan di berbagai kesempatan Rapimnas dan Rakorwil Kadin. Kami juga telah mendapat restu dari Ketua Umum Kadin Indonesia dalam hal ini Arsjad Rasjid untuk mendiskusikan masalah tersebut dengan seluruh Ketua Kadin Provinsi agar industri aspal dapat menjadi peluang investasi yang menarik,” jelasnya.
Sebagaimana arahan Presiden RI saat berkunjung langsung ke Buton, yang mana Presiden memberikan arahan agar pemanfaatan aspal Impor tahu 2024 dihentikan untuk mengembangkan potensi aspal Buton.
Lanjut Anton Timbang kedua, adalah tentang sektor pertanian, khusunya komoditi beras dan perikanan. Hal perlu dicermati karena ini adalah kebutuhan pokok yang selalu memicu inflasi di Sultra.
“Meskipun Pemprov Sultra telah berhasil menekan tingkat inflasi dari 5,32 persen di bulan Juni menjadi 3,46 persen di September dan 3,41 persen di Oktober 2023. Namun komoditas beras menjadi kontributor terbesar di bulan September yaitu 0,36 persen,” lanjutnya.
Maka, permasalahan produksi beras masih berkutat di tingkat produksi. Di mana pada periode 2020-2022 produksi beras mengalami tren penurunan dari 305 ribu ton di 2020 menjadi 275 ribu ton di tahun 2023.
“Permasalahan geografis dan kultural daerah di Sultra juga mempengaruhi tingkat produksi beras. Dari 17 kabupaten dan kota, hanya lima kabupaten yang surplus yaitu, Konawe, Konsel, Kolaka, Koltim, dan Bombana. 12 kabupaten/kota lainnya masih kekurangan, di mana tingkat konsumsinya masih lebih tinggi dari produksinya,” ujarnya.
Sementara untuk komoditi perikanan lebih kepada sistem logistik yang kurang baik, mengingat ikan komoditas yang cepat rusak dan dipengaruhi musim penangkapan yang terbatas pada gelombang besar.
Untuk itu, jika diperkenankan Kadin Sultra akan melakukan kerjasama untuk pemanfaatan beberapa PPI yang tidak optimal. Bahkan sebagian tidak dimanfaatkan, misalnya PPI Pasar Wajo di Buton.
Ditempat yang sama, Plh. Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan menjelaskan bahwa Kadin Indonesia mengapresiasi dan mendukung atas terlaksananya Rapimprov Kadin Sultra 2023 secara tertib sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Kadin Pasal 30.
Sebagai wahana koordinasi, sinkronisasi dan upaya sinergistik dalam perencanaan dalam pelaksanaan program antar jajaran, sebagai kegiatan organisasi tahunan Kadin Sulawesi Tenggara di masa kepengurusan Anton Timbang.
“Kami berharap agar ke depan kemitraan antara Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat terus disinergikan dan ditingkatkan. Sesuai dengan tema,” kata Yukki.
