SultraLight.Net – Konflik antara Pengurus Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Konawe dengan PBSI Sulawesi Tenggara (Sultra) kian memanas.
Ketua PBSI Konawe, H. Muhammad Akib Ras, menuding Ketua PBSI Sultra, LM Bariun, bertindak arogan dan tidak memahami aturan organisasi.
Akib menyatakan bahwa kepengurusan PBSI Konawe yang dipimpinnya sah secara aturan, karena telah melalui Musyawarah Kabupaten (Muskab) pada 23 Mei 2023.
Dalam musyawarah tersebut, pemilihan dilakukan secara demokratis dengan dua calon: Akib memperoleh lima suara, sedangkan Rahmat hanya empat suara.
“Kami terpilih melalui Muskab yang sesuai prosedur, bukan aklamasi. Jadi, klaim bahwa kepengurusan kami tidak sah itu tidak berdasar,” tegas Akib.
Akib juga menanggapi pernyataan Bariun yang menyebut PBSI Sultra tidak diundang dalam Muskab tersebut. Menurut Akib, undangan telah disampaikan kepada pengurus Provinsi melalui Sekretaris Umum PBSI Sultra, Widya.
“Widya sendiri mengonfirmasi bahwa surat undangan itu telah diteruskan kepada Ketua PBSI Sultra. Jadi, tuduhan bahwa Bariun tidak diundang itu keliru,” jelasnya.
Akib menambahkan, Bariun sudah dua kali mengirim caretaker untuk mengadakan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub).
Namun, hingga kini tidak ada dokumen resmi yang masuk ke pihak PBSI Konawe. Ia menilai tindakan itu melanggar aturan dan etika organisasi.
“Inikan arogan. Tiba-tiba mau adakan Musdalub secara sembunyi-sembunyi. Untung bisa kami ketahui, kalau tidak, masalah ini bisa semakin panjang,” ungkapnya.
Akib berharap Bariun lebih memahami Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Ia menilai tindakan yang dilakukan Bariun justru bertentangan dengan aturan yang berlaku.
“Saya berharap arogansi seperti ini tidak lagi terjadi. Tidak hanya kepada kami, tetapi juga kepada pengurus daerah lain. Ini seharusnya menjadi pelajaran bagi seluruh kabupaten/kota di Sultra,” katanya.
Akib, yang telah lama aktif di PBSI, juga mengkritik gaya kepemimpinan Bariun yang dinilai kurang komunikatif dibandingkan dengan pemimpin PBSI Sultra sebelumnya.
“Sebagai pengurus provinsi, seharusnya memberi contoh yang baik. Sayangnya, kepemimpinan saat ini justru sering memicu konflik di daerah,” pungkasnya.
Polemik ini mencerminkan tantangan yang dihadapi organisasi olahraga dalam menjaga soliditas di tingkat daerah dan provinsi. Semua pihak diharapkan dapat menyelesaikan konflik ini dengan kepala dingin demi kemajuan bulu tangkis di Sulawesi Tenggara.
