Dinilai Bandel dan Tabrak Aturan, LPIP Sultra Minta APH Selidiki PT. Cinta Jaya

Ketua Umum LPIP Sultra, Firman.

SultraLight.Net – Praktek tambang nikel ilegal di yang beroperasi di Blok Mandiodo, Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara (Konut) seolah tak tersentuh oleh penegak hukum.

Praktek ilegal mining yang dilakukan oleh PT. Cinta Jaya kini kembali menjadi sorotan Lembaga Pemerhati Investasi Pertambangan (LPIP) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dimana setelah dikeluarkannya surat KUPP kelas III Molawe bernomor UM.003/02/VII/UPP.MIw-22 tertanggal 2 Agustus 2022 aktivitas bongkar muat pada tersus/Jety II ilegal milik PT Cinta Jaya.

“Tapi tetap berlangsung bahkan tampak beberapa kapal tongkang terparkir di lokasi sedang mengisi material tambang,” ungkap Ketua Umum LPIP Sultra, Firman, Sabtu, 15 Oktober 2022.

Menurut Firman, PT Cinta Jaya dinilai sangat bandel, bahkan dengan surat yang telah dikeluarkan oleh KUPP Molawe masih saja berani melakukan kegiatan bongkar muat ore nikel.

BACA JUGA :  Remaja Spesialis Bobol Kios di Kendari Ditangkap Polisi

Terlebih lagi terdapat adanya aktivitas pengisian ore nikel dibeberapa tongkang di beberapa kapal tongkang seperti tongkang Haniqa, Asia perdana, Nelly 66, Fery 9 Bukit emas 3006, Eti 3301, dan Golden way 3325 jety II PT. Cinta Jaya,

Sehingga, pihaknya menduga kegiatan bongkar muat tidak memiliki izin pembangunan dan izin operasional sehingga ini perbuatan sengaja melawan hukum.

“Dilihat dari data yang berhasil dihimpun DLH Sultra menyatakan sejak tahun 2014 hingga 2021 hanya ada satu izin lingkungan yang terdaftar di LHK berkaitan dengan Jetty II PT. Cinta Jaya. Sehingga jika ada pembangunan jetty II di perusahaan tersebut maka tidak ada amdalnya yang masuk di DLH,” lanjutnya.

BACA JUGA :  Aniversarry 16 Tahun Pengabdian Bintara PK 14, Herfain: Jaga Nama Baik Angkatan Kita

Berdasarkan hasil kajian LPIP Sultra, PT. Cinta Jaya telah melanggar Undang-Undang 32 tahun 2009, apabila perseroan tanpa izin lingkungan akan tetapi melakukan usaha/kegiatan yang wajib Amdal atau UKL UPL maka direktur penanggung jawab dapat di pidana.

Dengan pidana penjara paling sedikit satu tahun dan paling lama tiga tahun dan denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 3 miliar, pasal 109 UU PPLH No 32 Tahun 2009.

“Sehingga atas temuan tersebut meminta aparat penegak hukum segera menyelidiki dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Cinta Jaya atas operasional tersus/Jety II tanpa izin operasional dan pembangunan,” pungkasnya.

Print Friendly, PDF & Email