Optimalisasi SDM dan Data Pemdes di Sultra

Pemerhati Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Staf Dinas PMD Provinsi Sultra, Syaifullah, SE. M.Si.

Kades Tak Hanya Jadi Boss atau Mandor
Kepala Desa adalah ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Karenanya Kepala Desa dituntut untuk memiliki pengetahuan yang lebih sehingga mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat. Karena itu pula, peran Kepala Desa berada pada posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Menjaga kepercayaan masyarakat dengan sebaik-baiknya dan menjalankan amanah serta bekerja sepenuh hati, ikhlas, dan siap mewakafkan dirinya dalam memimpin Desa sebagai pelayan masyarakat Desa. Seperti yang diungkapkan bapak Pj. Gubernur Sultra, Komjen Pol DR (HC) Andap Budhi Revianto, S.I.K., MH. Saat memimpin apel perdana di kantor Gubernur menyatakan bahwa, saya mewakafkan diri saya untuk bekerja di Sultra.

Kinerja 1.908 kepala Desaprov. Sultra akan senantiasa diawasi oleh pemerintah atasan dan para stakeholder yang ada di desa. Kelalaian dan kesalahan akan dikenai sanksi mulai dari teguran sampai dengan pemberhentian. Dengan mengemban tugas yang cukup berat, hendaknya Kepala Desa dibantu oleh aparatur Desa dan segenap komponen masyarakat untuk bersama-sama menyelenggarakan otonomi desa dalam usaha mencapai kesejahteraan masyarakat, terus melaju dan unggul menuju desa berkembang serta desa maju.

Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Desa Merupakan Kebutuhan
Perlu dipertegas bedanya perangkat desa dan aparatur desa, bahwa Perangkat desa adalah Sekdes, kaur/kasi, dan Kadus. Sedangkan aparatur desa adalah semua unsur yang terlibat di dalam desa, baik itu dari unsur RT, RW, Kadus, kaur/kasi, Sekdes, dan Kades, serta BPD maupun PKK, Karang Taruna, LKMD/ LPM, dan Pemangku Adat.

Apa yang terjadi jika SDM Aparatur Desa rendah?, Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) itu berorientasi pada kemampuan yang akan menentukan berhasilnya seseorang menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya secara optimal. Maka, meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Desa menjadi kebutuhan yang harus dilaksanakan dan tidak bisa ditawar oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten berdasarkan :
a. UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, pada bab VIII Keuangan Desa dan Aset Desa pasal pasal 72 huruf (e) bantuan keuangan APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada halaman 93 – 95 dari jumlah halaman 3.144)

BACA JUGA :  Hadiri Prosesi Wisuda Putrinya, Ridwan Kamil Haturkan Terima Kasih kepada Guru

Program pengembangan SDM merupakan cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuan masyarakat disuatu daerah. Secara Makro, kualitas SDM perlu ditingkatkan guna mencapai tujuan pembangunan bangsa yang mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan. Sedangkan secara Mikro kualitas SDM perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil optimal, seperti perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga kerja.

Berbasis Data Desa Presisi (DPP) Merupakan Kekuatan Wajah Desa
Data Pemerintahan Desa (Pemdes) berbasis Data Desa Presisi (DDP) merupakan data yang mimiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual desa yang sesungguhnya. Data tersebut diambil, divalidasi dan diverifikasi oleh warga desa dibantu pihak luar desa (misalnya, pihak perguruan tinggi) dengan biaya yang relatif murah.

Data tersebut diperoleh menggunakan pendekatan Drone Participatory Mapping (DPM) pendekatan inklusif yang menempatkan relasi antara manusia dan teknologi untuk melakukan pengumpulan data Desa presisi dengan mempertimbangkan dimensi spasial, teknologi digital, partisipasi warga dan sensus.

DDP ini keren dan Hybrid, menyuguhkan data yang lengkap terkait informasi kependudukan, ekononomi, sosial dan pendidikan masyarakat dengan ketepatan yang tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual di Desa. Data ini cukup komplit, sebagai salah satu cara mewujudkan mandat negara untuk mensejahterakan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Keunggulan Data Pemdes berbasis Data Desa Presisi : Menghadirkan data akurat bagi Indonesia, Membantu penyelesaian konflik pertanahan di Desa, dan Membantu perencanaan pembangunan di Desa.

BACA JUGA :  Kakanwil Kemenkumham Sultra Sarapan Nasi Ompreng Bersama WBP

Bangun Komitmen (MOU) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Desa dan Aset Desa Berbasis Data Desa Presisi (DDP) Provinsi Sulawesi Tenggara
Selaku pemerhati dan penggiat Pemerintahan Desa di Provinsi Sultra, untuk mendorong kualitas SDM Aparatur Desa menuju Birokrasi berkelas Nasionaldan memiliki data akurat dan faktual tentang Pemerintahan Desa berbasis DDP yang berkolaborasi Pemerintahan Desa dengan berbagai instansi.

Kami percaya pelaksanaan kegiatan yang kolaboratif dan saling support antar instansi pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan pemerintahan Desa ini dapat meningkatkan sinergitas melalui pemanfaatan potensi dan keunggulan di Desa. Aparatur Desa memperkuat kewenangan, tugas dan fungsi, kebijakan, inovasi administrasi Desa dan manajemen Aparatur Desa, penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pendidikan pelatihan lanjutan.

Oleh karena itu untuk dapat memanfaatkan seluas-luasnya segala potensi yang ada pada Pemerintahan Desa (Pemdes), kami berharap dilaksanakan MOU (Nota Kesepahaman) terlebih dahulu antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten agar selanjutnya menjadi payung hukum saling mendukung dan mengikat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Desa dan Program data berbasis DDP untuk dijadikan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam Rancangan Anggaran APBD Provinsi sesuai ketersediaan dan kemampuan pemerintah provinsi Sultra, sedangkan APBD Kabupaten telah menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) pertahun dengan tujuan bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintahan Desa yang baik di Provinsi Sulawesi Tenggara yang kita banggakan dan cintai, sukses selalu amin.

Print Friendly, PDF & Email