SultraLight.Net – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, meminta para pihak di Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mengantisipasi dan mengendalikan inflasi di daerah.
Hal itu disampaikan melalu rapat via zoom meeting yang diikuti oleh Pemprov Sultra, Forkopimda Sultra, Kadin Sultra, Bulog dan lembaga lainya, Sabtu, 27 Mei 2023.
Dalam arahannya, Mendagri RI, Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah untuk dapat bersungguh-sungguh dalam pengendalian inflasi.
Karena menurut mantan Kapolri ini dampak inflasi itu bukan hanya mempengaruhi ekonomi daerah tapi juga berdampak secara nasional.
Tingginya angka Inflasi banyak dipengaruhi komoditas pangan. Untuk itu, Mendagri Tito meminta pemerintah daerah dapat menstabilkan harga pangan di daerah serta terus melakukan pemantauan.
“Olehnya itu kami meminta kepada seluruh jajaran yang terkait di daerah untuk fokus mengendalikan inflasi,” ungkapnya.
Terlebih, inflasi yang terjadi, merupakan dampak pandemi covid 19 yang terjadi kurang lebih 3 tahun terkhir.
“Dampak dari covid 19 ini luar biasa seluruh aktifitas tergganggu dan sebagian berhenti hal ini menyebabkan keterpurukan ekonomi baik ditingkat petani, nelayan, pedagang sampai pada industri dan pabrik,” ucapnya.
Dikonfirmasi terpisah Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sultra, Anton Timbang mengatakan bahwa inflasi bukan sesuatu yang harus dihilangkan tetapi harus dikendalikan.
“Mengenai inflasi di Sultra saat ini, sekitar 5,30 persen ini, disebabkan beberapa faktor yakni transportasi, makanan dan minuman, pada dasarnya disebabkan tingginya permintaan dan stok terbatas pada sisi konsumen,” jelasnya.
Sehingga, upaya yang bisa dilakukan yakni menjaga ketersediaan barang serta memastikan distribusi barang lebih lancar.
“Inflasi dapat menyebabkan menurunnya daya beli tapi pada sisi produsen inflasi merupakan berkah karena mereka mendapatkan harga jual yang lebih tinggi,” paparnya.
Sambung Ketua IMI Sultra ini, akan mengupayakan atau menyegerakan masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong atau lahan pekarangan agar lebih produktif, melakukan kerjasama antara daerah (KAD) dengan daerah produsen untuk memastikan ketersediaan barang yang dibutuhkan.
“Serta melakukan operasi pasar atau sidak untuk memastikan tidak terjadi upaya menahan barang oleh pedagang besar atau distributor dan terakhir melaksanakan pasar murah tujuannya disamping membantu masyarakat yang kurang mampu juga sebagai acuan agar pedagang tidak menaikkan harga tanpa aturan,” tutupnya.
