SultraLight.Net – Sebuah gerakan baru yang lahir dari hati nurani rakyat resmi berdiri di Konawe Utara (Konut). Bernama Koalisi Rakyat Konawe Utara Untuk Keadilan Tambang, wadah ini menyatukan berbagai elemen masyarakat untuk memperjuangkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya tambang di daerah.
Koalisi ini hadir bukan untuk memusuhi pemerintah, tetapi menjadi mitra strategis yang membantu menjalankan amanat undang-undang, memperkuat perekonomian daerah, dan memastikan pengelolaan tambang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat lokal.
Hendrik, aktivis kemanusiaan yang pernah dipenjara selama dua tahun karena membela hak-hak rakyat, menjadi penggagas utama. Baginya, perjuangan ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan sosial, meski risiko kriminalisasi masih mengintai.
Pemerintah, mestinya tau Koalisi ini bukan lawan, melainkan mitra yang siap membantu memastikan peraturan yang sudah ada benar-benar dilaksanakan.
“Undang-undang sudah jelas, pemegang IUP/IUPK wajib bermitra dengan pengusaha lokal. Tapi di lapangan, yang terjadi sebaliknya. Koalisi hadir untuk menjembatani, memediasi, dan memastikan kemitraan berjalan adil,” ujar Hendrik.
Koalisi dibentuk untuk menyatukan suara rakyat, mulai dari tokoh masyarakat, agama, adat, perempuan, pemuda, LSM, media, pengusaha lokal, UMKM hingga aktivis, dalam memperjuangkan implementasi UU Nomor 2 Tahun 2025 Pasal 124 dan 151 serta Permen Investasi/BKPM No. 1 Tahun 2022.
Tujuan utamanya adalah menghapus praktik ketidakadilan di sektor tambang, seperti penyingkiran kontraktor lokal, pencemaran lingkungan, dan kriminalisasi warga.
Selain itu, Koalisi mendorong terbangunnya kemitraan berkelanjutan antara perusahaan tambang dan pelaku usaha lokal yang memberi manfaat nyata bagi daerah. Koalisi menegaskan bahwa pengelolaan tambang yang adil akan memperkuat posisi pemerintah di mata rakyat.
Dukungan terhadap gerakan ini diyakini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat citra pemerintah, menjaga stabilitas sosial, memastikan implementasi aturan di lapangan, dan mengembangkan SDM lokal yang kompeten.
Bagi masyarakat, keberadaan Koalisi berarti terbukanya peluang usaha dan kerja, terciptanya keadilan ekonomi, terjaganya lingkungan, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dari ancaman kriminalisasi.
Koalisi Rakyat Konawe Utara Untuk Keadilan Tambang berkomitmen menjadi pengawal rakyat sekaligus mitra pemerintah.
“Kami mengundang pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait untuk melihat Koalisi ini sebagai mitra. Kami bukan datang untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun bersama. Inilah perjuangan rakyat yang solutif, konstruktif, dan berpihak pada masa depan daerah,” tegas Hendrik.
Ke depan, Koalisi akan menggelar Deklarasi Akbar dan membuka ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang ingin menjadi bagian dari gerakan ini.
“Ini adalah perjuangan bersama demi memastikan tambang benar-benar untuk rakyat, bukan hanya segelintir pihak,” pungkasnya.
