SultraLight.Net – Prestasi membanggakan dari Desa Ahuawatu, Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe, menjadi desa percontohan Antikorupsi di Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI).
Desa yang dipimpin oleh Adi Haryono itu tampil mengharumkan nama Kabupaten Konawe di kancah nasional. Sehingga mendapat apresiasi dari Pj Bupati Konawe, Dr. Harmin Ramba.
Harmin mengatakan Desa Ahuawatu saat ini telah menjadi role model atau teladan desa anti-korupsi. Ia akan melakukan replikasi Desa Ahuawatu ke desa-desa lainnya di Konawe.
“Saya akan lakukan pembinaan dan pengawasan secara terus menerus bahwa desa ini masih menyandang predikat desa antikorupsi, dan bisa jadi contoh untuk desa lainnya,” katanya.
Lebih lanjut, untuk menyandang predikat desa antikorupsi itu banyak kriteria yang harus di penuhi. Antara lain, pelaksanaan sistem keuangan akuntabel, pelaksanaan pelayanan publik yang transparan dan masih banyak kriteria lainnya.
Ia menambahkan, sesuai arahan KPK, ia akan melakukan replikasi atau pengembangan di beberapa desa dan bekerjasama dengan KPK RI untuk menciptakan desa antikorupsi lainnya. Harmin berharap agar desa-desa lain dapat mengikuti jejak prestasi Desa Ahuawatu.
“Harapannya ke depan di Konawe desa antikorupsi terus bertambah,” harapnya.
Sementara itu, Sekertaris Daerah Kabupaten Konawe, Ferdinand Sapan mengatakan Desa Ahuawatu dinobatkan sebagai desa antikorupsi itu berdasarkan rekomendasi.
“Itu berdasarkan rekomendasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kementerian Desa,” singkatnya.
Desa Ahuawatu hadir untuk meneima penghargaan bersama 21 desa lainnya yang tersebar di Indonesia. Desa Ahuawatu menjadi desa perwakilan
Sementara, Direktur Pembina Peran Serta Masyarakat KPK Brigjen Pol. Kumbul Kusdwidjianto Sudjadi dalam sambutannya mengatakan, tujuan dari program tersebut yakni untuk mengingatkan agar tidak berprilaku Korupsi.
“Karena diantara kita banyak yang setelah kejadian, baru menyalahkan. Oleh karenanya jangan menyalahkan kejadian, Karena, sesungguhnya kejadian itu kita yang memilih,” ucapnya.
Ia menyebut, sepanjang tahun 2005 sampai 2022 sebanyak Rp. 278 triliun yang telah dikucurkan oleh Negara ke Desa, harapannya Desa semakin sejahtera.
Namun faktanya, kata Kumbul Kusdwidjianto Sudjadi, data yang ada sejak 2015 sampai dengan 2022 itu terdapat 851 kasus dan 973 pelaku korupsi yang melibatkan Kepala Desa dan juga perangkatnya.
“Dan itu tentunya menjadi perhatian. olehnya itu, KPK berkepentingan untuk turun ke desa-desa untuk mengingatkan dan mencegah terjadinya perilaku korupsi,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan launching ini, yakni untuk memberikan informasi penyampaian kepada bapak, ibu sekalian tentang kegiatan yang dilakukan oleh KPK dalam rangka melaksanakan pembentukan Program Desa Anti Korupsi.
“Selanjutnya, perlu kami sampaikan juga bahwa program pembentukan Desa Anti Korupsi yang pertama di tahun 2021, kita melaksanakan percontohan pada satu Desa di Panggungharjo, Provinsi Yogyakarta. Kemudian di tahun 2022 kita melaksanakan di 10 Desa, pada saat itu dilaunching di Desa Banyu Biru dan saat ini kita melakukan launching 22 Desa Se Provinsi,“ ujarnya.
Ia juga menambahkan, program KPK nanti di 2024 sampai di 2027 , setiap provinsi sudah melakukan pembentukan atau perluasan Desa Anti Korupsi di tingkat Kabupaten.
“Sehingga diharapkan masing-masing Kabupaten ada satu desa percontohan, kemudian KPK mulai 2024 itu akan melakukan pembentukan Kabupaten dan Kota anti korupsi,” katanya.
Ia juga menyebut, 22 Desa terpilih 2023 ini pihaknya melakukan observasi dari 81 Desa yang diusulkan oleh Kementerian maupun Pemerintah Provinsi.
“Kemudian, kita lakukan kegiatan observasi,lalu kita pilih 22 Desa dan kita lakukan bimbingan teknis dan penilaian serta pada hari ini kita lakukan launching Desa Anti Korupsi,“ pungkasnya.
