DPMD Konawe Jabarkan Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Kepala DPMD Konawe, Keny Yuga Permana.

SultraLight.Net – Penggunaan dana desa di Kabupaten Konawe jadi salah satu prioritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Konawe.

Hal ini juga dilakukan untuk kemajuan daerah dimulai dari desa. Terlebih Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menyampaikan prioritas penggunaan dana desa tahun 2023.

Kepala DPMD Konawe, Keny Yuga Permana, menjelaskan terkait prioritas pengunaan dana desa tahun ini, sebelumnya selama tahun 2020 sampai tahun 2022 prioritas penggunaan dana desa dalam rangka penanggulangan wabah Covid-19 yang berdampak bagi sendi kehidupan.

Adapun untuk tahun 2023 prioritas penggunaan dana desa telah di atur dalam Permendes no 8 tahun 2022, dana desa tahun ini lebih di fokuskan untuk pemulihan ekonomi.

Terlebih dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksaan padat karia tunai desa, pengembangan ekonomi desa.

BACA JUGA :  Pemkab Konawe Siapkan Rp 35 Miliar untuk TPP ASN

“Tujuannya untuk memberikan arah prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan mitigasi penanganan bencana alam dan non alam untuk mendukung pencapaian SDGS desa,” jelasnya.

Sementara, presentasi prioritas penggunaan dana desa dibagi beberapa item yakni untuk program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan ke desa paling sedikit 10 persen dan paling banyak 25 persen dari anggaran dana desa.

Lebih lanjut, dana operasional pemerintah desa paling banyak 3 persen dari dana desa, untuk program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen dari dana desa, termasuk pembangunan lumbung pangan.

“Serta dukungan program sektor prioritas di desa berupa bantuan permodalan kepada bumdes, program kesehatan penanganan stunting, dan pariwisata skala desa sesuai dengan karakteristik desa serta kegiatan dan program lain,” lanjutnya.

BACA JUGA :  Puluhan Mahasiswa UT Kendari Menempuh Studi PKP di Dinas Perpustakaan Konawe

Mantan Camat Wonggeduku Barat juga menambahkan, untuk para kepala desa harus mengetahui tata cara penetapan prioritas pengunaan dana desa yang dibahas dan di sepakati dan ditetapkan melalui musyawarah desa penyusunan RKP hasil musyawarah desa yang dituangkan dalam berita acara.

“Kita harapkan bersama kiranya para kepala desa untuk senangtiasa mengedepankan prinsip pengunaan dana desa yang selalu berpedoman pada, kemanusiaan, keadilan, keseimbangan, kebijakan strategi nasional, dan sesuai kondisi objektif desa,” tambahnya.

Untuk diketahui, dana desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang dilakukan 3 tahap, yakni tahap pertama sebesar 40 persen, tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga 20 persen.

Print Friendly, PDF & Email