SultraLight.Net – Di tengah riuhnya geliat tambang di Kabupaten Konawe Utara, suara rakyat mulai menggema, menembus sekat-sekat ketidakadilan yang selama ini membungkam.
Ketidakpuasan terhadap praktik pertambangan yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat akhirnya meletup dalam bentuk nyata.
Terbentuknya Koalisi Rakyat Konawe Utara Untuk Keadilan Tambang. Koalisi ini bukan sekadar forum diskusi.
Ia lahir dari rasa muak atas ketimpangan yang terus terjadi di wilayah kaya sumber daya alam itu. Sebanyak 10 dari 13 kecamatan di Konawe Utara resmi bersatu, membentuk gerakan yang solid, lintas wilayah, dan lintas generasi.
“Debu tambang sudah terlalu lama kami hirup. Janji-janji manis dari perusahaan maupun pemangku kebijakan sudah terlalu sering kami dengar, tapi tidak pernah kami rasakan manfaatnya,” ujar Hendrik, aktivis rakyat yang juga ditunjuk sebagai Sekretaris Koalisi.
Koalisi ini diinisiasi oleh warga dari Kecamatan Motui, Lembo, Wawolesea, Lasolo, Molawe, Andowia, Asera, Langgikima, Landawe, dan Wiwirano. Tiga kecamatan lainnya, Sawa, Oheo, dan Laskep belum sempat hadir dalam konsolidasi awal, namun Koalisi menyatakan bahwa pintu perjuangan tetap terbuka.
Pertemuan akbar yang digelar di salah satu titik strategis di wilayah pesisir itu turut dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, tokoh perempuan dan kelompok gender, mahasiswa dan pemuda dari berbagai kampus, perwakilan LSM dan media lokal, pengusaha dan pelaku UMKM lokal dan tokoh masyarakat dari pelosok desa.
“Kami tidak lagi ingin jadi penonton di tanah sendiri. Perusahaan masuk, menggusur, mengeruk hasil bumi kami, lalu pergi meninggalkan debu dan janji kosong. Sekarang waktunya kami bersuara,” lanjut Hendrik.
Koalisi dibentuk dengan struktur terbuka dan partisipatif. Wijaya dari Desa Morombo Pantai ditunjuk sebagai Ketua Struktur Pelaksana Deklarasi, dengan target utama menyukseskan Deklarasi Akbar Rakyat Konawe Utara yang kini tengah dipersiapkan.
Koalisi menegaskan bahwa gerakan ini berdiri di atas dasar hukum yang kuat. Mereka merujuk pada sejumlah regulasi penting yang secara eksplisit mewajibkan perusahaan tambang untuk bermitra dan memberdayakan masyarakat lokal.
Namun, menurut Koalisi, implementasi aturan-aturan ini nyaris nihil di lapangan.
“Kami disisakan debu tambang, suara bising, dan tanah retak. Sementara keuntungan mengalir keluar daerah. Ini bukan hanya soal ekonomi, ini soal martabat rakyat,” tegas salah satu tokoh masyarakat dari Kecamatan Asera.
Harapan Kepada Senator Rakyat dalam pernyataan resmi Koalisi, masyarakat menyampaikan harapan besar kepada Anggota DPD RI asal Sulawesi Tenggara, La Ode Umar Bonte. Sosok ini dikenal responsif terhadap isu rakyat dan dinilai sebagai jembatan aspirasi ke pusat kekuasaan.
“Kami yakin Bapak Umar Bonte tidak akan tinggal diam. Suara kami harus sampai ke Senayan. Kami bukan lagi menunggu perubahan, kami sedang memperjuangkannya,” ujar Hendrik.
Koalisi saat ini sedang mempersiapkan Deklarasi Akbar Rakyat Konawe Utara Untuk Keadilan Tambang. Acara ini akan menjadi puncak penyampaian aspirasi rakyat secara terbuka dan masif.
Mereka menyerukan seluruh elemen untuk bergabung, seperti Petani dan nelayan yang lahannya terancam, kontraktor dan pelaku UMKM lokal yang selama ini tersisih.
“Ini bukan hanya soal tambang. Ini soal hak, soal keadilan, soal masa depan. Jika kami tidak bergerak sekarang, maka selamanya kami akan jadi korban,” tutup Hendrik dengan suara penuh keyakinan.
