SultraLight.Net – Kontraktor Lokal di Kota Kendari yang tergabung dalam Forum Komunitas Kontraktor (FKK) Kendari mengaku kecewa dengan kebijakan Pj Walikota Kendari Muhammad Yusuf.
Dimana, Pj Walikota tak menghiraukan hak-hak Kontraktor Lokal yang menjadi rekanan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari. Pasalnya para Kontraktor lokal yang telah menyelesaikan pekerjaannya di Pemkot Kendari hingga saat ini belum terbayarkan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua FKK Kendari, Qomarullah yang tak habis pikir dengan kebijakan, Pj Walikota Kendari yang menganggarkan pekerjaan baru di Pemkot Kendari namun tak melunasi pembayaran rekanan yang telah selesai dikerjakan tahun 2023 lalu.
“Pekerjaan sudah kami selesaikan, tapi sampe saat ini dibayarkan entah dengan alasan apa. Dan sekarang lagi Pemkot menganggarkan pekerjaan baru tanpa menghiraukan kami,” katanya.
Olehnya itu, Qomarullah berserta jajaran Forum meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengevaluasi Pj Walikota Kendari, Muhammad Yusuf karena tak mau membayar utang kepada rekanan.
Malah menganggarkan pekerjaan baru lagi, seakan Pemkot Kendari tak menghargai apa yang telah dikerjakan oleh Kontraktor Lokal di Kendari.
“Pembangunan di Kendari tidak lepas dari kerja pihak ketiga dimana pihak ketiga banyak melibatkan orang dalam pekerjaannya, banyak hak-hak tukang dan buruh yang harus dibayarkan. Belum lagi utang bahan kepada mitra kerja kami,” keluhnya.
Dirinya juga mengatakan bahwa kontraktor lokal Kendari telah menjadi bagian dari proses pembangunan tapi hak hak kami belum dibayarkan. Tindakan tersebut dinilai mematikan ekonomi di Kota Kendari yang notabene kontraktor lokal menjadi salah satu unsur terjadinya perputaran ekonomi di Kota Bertakwa.
“Katanya mau menekan inflasi, tapi mematikan kontraktor lokal olehnya itu kami menilai upaya menelan inflasi itu hanya teori saja namun aplikasinya tak sesuai. Karena kami kontraktor lokal saja tak diperhatikan, dan kalau pembaran utang ini masih berlarut-larut kami pastikan akan melakukan aksi unjuk rasa,” pungkasnya.